Forum LMK se-Jakarta Ajukan Keberatan Administratif ke Sekda Provinsi DKI Jakarta

oleh -
Foto: Ist

WartaPenaNews, Jakarta – Forum Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) se-Jakarta mengajukan keberatan Administratif terhadap Surat Edaran (SE) No. 44/SE/2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Anggota LMK yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pengajuan keberatan didaftarkan, Selasa (21/9).

Viktor Santoso Tandiasa, kuasa hukum Forum LMK mengatakan, alasan Forum LMK se-Jakarta mengajukan upaya keberatan administratif terhadap SE 44/2021dikarenakan keberatan atas pelaksanaan pemilihan anggota LMK dimasa Pandemi. Pelaksanaan pemilihan anggota LMK dimasa Pandemi dinilai dapat menimbulkan cluster baru penyebaran pandemi covid-19 di DKI Jakarta.

BACA JUGA:   Jawa Timur Percepat Vaksinasi untuk Cegah Pandemi

“Padahal selama ini mereka selaku anggota LMK dengan susah payah berjibaku untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat di setiap kelurahan untuk taat Prokes, vaksinasi dan melakukan upaya berbagaimacam upaya lainnya agar dapat menurunkan angka kasus positif Covid-19 di Jakarta,” ujar Viktor Santoso Tandiasa di Jakarta, Selasa (21/9/2021).

“Saat usaha kita semua mulai membuahkan hasil dimana DKI Jakarta mengalami penurunan angka kasus positif COVID-19, kok malah dibuka kembali peluang yang dapat meningkatkan kembali angka positif COVID-19, dimana jika pemilihan itu dilaksanakan maka dapat menimbulkan cluster baru yakni cluster Pemilihan Anggota LMK,” sambung Viktor.

BACA JUGA:   Polres Cilegon Berlakukan Ganjil Genap di Kawasan Anyer Akhir Pekan Ini

Perlu diketahui bahwa sebelumnya Sekda DKI Jakarta, almarhum. Saefullah mengeluarkan SE No. 57 Tahun 2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Anggota LMK dengan mempertimbangkan pencegahan peningkatan kasus Pandemi Covid 19 dan status Kedaruratan Kesehatan masyarakat yang ditetapkan melalui Kepres No. 11 Tahun 2020

Namun saat Sekda DKI Jakarta berganti dari Saefullah ke Marullah Matali, diterbitkanlah SE 44/2021 yang terkesan menegasikan status kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan tidak mempertimbangkan potensi peningkatan kasus positif Covid di wilayah DKI Jakarta, mengingat anggota LMK ada diseluruh kelurahan di seluruh wilayah DKI Jakarta yang dibentuk berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2010. (rob)

BACA JUGA:   Polres Cilegon Berlakukan Ganjil Genap di Kawasan Anyer Akhir Pekan Ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.